Sumber Gambar Joglosemar.co |
Lebih dari itu, Pemkab juga sudah
berkoordinasi dengan gubernur untuk status penarikan pengelolaan SMA dan
SMK termasuk pembiayaan.
“Tidak
mungkin kalau masyarakat itu menyumbang secara sukarela tanpa
permintaan, kecuali itu orang penting. Saya minta tidak boleh ada surat
yang menimbulkan efek meminta,” tegas Bupati saat ditemui sejumlah
wartawan usai memberikan pembinaan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar, Selasa (17/1/2017).
Guna memberikan pelayanan kepada
masyarakat khususnya warga Karanganyar yang anaknya duduk di bangku SMA
atau SMK, Juliyatmono mengaku, pemerintah sudah melakukan komunikasi
bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dan
dalam pembicaraan yang dilakukan secara informal dengan Gubernur, baik
Pemkab dan provinsi, dalam penanganan proses pembiayaan akan dilakukan
bersama-sama.
“Kami akan gotong
royong dengan provinsi dan bupati. Kebutuhan untuk satu tahun ini harus
disepakati. Tolong, saya minta Disdik jangan menarik apapun dulu. Karena
nanti menurut Pak Gubernur akan menggunakan Beasiswa,” ucap
Juliyatmono.
Sementara itu, diketahui sebelumnya
Pemkab Karanganyar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) sudah
menyiapkan anggaran mencapai Rp 18 miliar di APBD 2017.
Dana
tersebut untuk mengantisipasi agar program sekolah gratis terus
berjalan meski pengelolaan SMA dan SMK sudah berpindah di tangan Pemprov
Jateng.
0 komentar:
Posting Komentar